undang undang nomor 30 tahun 2014. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. undang undang nomor 30 tahun 2014

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang. 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah. T. ac. Dalam UU AP ini diatur mengenai tata. NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PENGERTIAN. 3, TLN No. UU 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengatur kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang disesuaikan dengan perkembangan. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KONSIDERANS. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik In- donesia T ahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. 1. Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam. Ketentuan Umum. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas. bahwa dalam. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KONSIDERANS. UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA . UU No. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014. Ketentuan lebih. Menimbang: a. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Di da-Amar Putusan:1. H. 30 Tahun 2014, LN No. pokok-pokok perubahan mekanisme penetapan apbd kabupaten/kota dalam pp nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, secara hukum menempatkan pada pengaturan diskresi secara jelas terkait syarat, tujuan, batasan, prosedur yang dilakukan oleh seorang pejabat yang melakukan kekuasaan diskresi. U. PERATURANPEDIA. , hal. Tahun 1997. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan H. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana. Undang-Undang No 30 Tahun. Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. 217Peraturan; Peraturan Pemerintah. UMUM. Tenaga listrik sangat bermanfaat namun juga dapat membahayakan, oleh karena itu perlu diatur. Follow. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum. d. Di lain hal, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) juga diatur mengenai permasalahan mengenai penyelesaian sengketa keputusan TUN. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014. NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,. I. Kemudian adanya anlisis Undang-Undang untuk melihat sudah sesuaikah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih berlaku, dan di nilai dari berbagai aspek Undang. Beranda; Informasi Hukum . Lebih lanjut UU No. 30 TAHUN 2014 TERHADAP PROSES PENGAJUAN SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIM PENELITI I Gusti Ngurah Wairocana ; I Ketut Sudiarta ; I Wayan Bela Siki Layang. Bidang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode tahun 2014-2019 merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menuai pro dan kontra dimasyarakat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UU Desa mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. 2, LN. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Mengubah : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN . hlm. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Penilaian Kinerja PNS dilakukan. UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan. Ditetapkan: 17 Oktober 2014. Diubah dengan : UU No. Menyatakan Permohonan Nomor 99/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara. PENJELASANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 30 TAHUN 2014TENTANGADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut. Tempat Penetapan. diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur,. 17 Tahun 2003 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK terhadap pelaksanaan APBN TA 2013. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 Tentang. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara. 15 Tahun 2004 dan Pasal 30 ayat (1) UU No. AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam. Independensi. Peraturan ini. BAB I . kitab suci atau simbol keagamaan. 30 September 2014: Tanggal Diundangkan: 02 Oktober 2014: Sumber: LN 2014 (244): 212 HLM, TLN 5587: 101 HLM: Status: BERLAKU. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asuransi Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diperlukan untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam. , hal. TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN . 2014/No. NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN I. 292 Tahun 2014, TLN No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 (UU/2014/17) (2014) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan. 1 Menyatakan frasa “. Hubungan Pemerintah Pusat dan. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA . 5491, LL SETNEG: 31 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Indonesia, Pemerintah Pusat. 2014/No. Pasal 30. E N E R G I. 28 September 2020. 01 Nov 2014 / Administrator / Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. id. Aqil melanjutkan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Mencabut : UU No. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan Konsolidasi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Undang-Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mempercepat proses penyusunan peraturan pelaksanaan dari. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa disimpangi/dikecualikan oleh Undang-Undang sektoral lainnya. Penyelengaraan. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang. Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil. Jenis: Undang-Undang: Nomor: 30 Tahun 2014: Tahun: 2014: Tentang: Administrasi Pemerintahan: Klasifikasi: Undang-Undang Hukum Materiil TUN Administrasi Pemerintahan : Materi Muatan Pokok: Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam. Unduh PDF. File ini berisi 93 halaman dan merupakan sumber hukum resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2 Tahun 2014) yang menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau. NOMOR 30 TAHUN 2014. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. -. Penjelasan Atas UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512, agar seluruh orang mengetahuinya. 1 Tahun 2004, LN No. Perubahan ketentuan dimaksud sangat penting mengingat Pelaksanaan Administrasi Pemerintahaan merupakan pendukung dalam penciptaan lapangan kerja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat pula dijumpai pada Pasal 1 ditegaskan pula. Meskipun demikian, menurut Laica Marzuki, bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini tidak menyampingkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 dan terakhir 2014 Undang-undang (UU) NO. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. I. Kunjungi lagi halaman ini dalam beberapa waktu ke depan untuk melihat perubahan terbaru. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. E. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas. NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang No. NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Undang Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara administrasi pemerintahan di Indonesia. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang berorientasi kepada pasien diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian; b. d. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. PUTUSAN Nomor 58/PUU-XIII/2014. UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. KETENTUAN UMUM . bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah Undang-Undang yang dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar- benar dapat mewujudkan. STATUS PERATURAN. PERADI dan KAI”, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015. UU No. UU 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mencabut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan mulai berlaku padaPasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 Sudarsono1 Abstract After the Reformation, several responsive laws were enacted, including Law Number 30 Year 2014 on Government Administration. “Konsep Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan UU No. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585); 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,.